Cita Cetek Capres

Image result for debat capres
Debat Perdana Capres dan Cawapres 2019. Sumber: medan.tribunnews.com

Debat perdana Pilpres 2019 mempertontonkan ukuran seberapa tinggi cita-cita para capres dan cawapres dalam membenahi persoalan hukum, hak asasi manusia (HAM), korupsi, dan terorisme. Banyak hal yang sebenarnya tidak tersampaikan ataupun tergali secara mendalam pada perdebatan lalu. Pembicaraan yang berlalu lalang di publik pun sayangnya belum menyinggung masalah substansi, lebih sering berkutik pada “pesona” masing-masing kandidat di podium. Dalam tulisan ini, penulis akan menelaah gagasan kedua pasangan calon, khususnya tentang hukum dan HAM agar mafhum Negara ini kelak mau dibawa ke mana.

Soal Tumpang Tindih Regulasi

Debat dibuka dengan isu tumpang tindih peraturan perundang-undangan yang timbul akibat terlalu banyaknya aturan yang berlaku. Meskipun banyak, kualitas aturan bernilai buruk. Buruknya kualitas aturan tergambarkan dari regulatory quality index Bank Dunia (2017) yang menempatkan Indonesia di urutan ke-92 dari 193 negara, dengan poin yang rendah, yaitu -0,11 dari 2.5 poin. Negara-negara ASEAN seperti Singapura (2), Brunei (45), Malaysia (47) melangkahi Indonesia masuk top 50 regulasi terbaik.

Untuk menyelesaikan masalah ini, kedua kandidat bertumpu di masalah kelembagaan. Jokowi mengusung pembentukan lembaga baru, Badan Pusat Legislasi Nasional (BPLN), sedangkan Prabowo tetap memberdayakan Badan Pembinaan Hukum Nasional (BPHN) yang diperkuat dengan bantuan pakar hukum dan partisipasi publik.

Pada dasarnya, corong harmonisasi peraturan perundang-undangan terletak di Kementerian Hukum dan HAM yang membawahi Direktorat Jenderal Perundang-undangan (Ditjen PP) dan BPHN. Berarti, persoalan ini bukan perkara ketiadaan lembaga, melainkan tidak dieksekusinya “ruh” lembaga yang ada. Sebab, kunci pembenahan disharmoni regulasi terdapat pada koordinasi dan pengawasan, sebagaimana menjadi sorotan Organization for Economic C0-Operation and Development (OECD) dalam Indonesia Policy Brief (2015).

Membangun satu lembaga baru tidak selalu bisa jadi solusi. Ide single-centered body dapat diwujudkan tanpa harus membentuk lembaga baru yang malah berpotensi menimbulkan overlapping tugas, fungsi, dan wewenang dengan lembaga yang sudah ada. Jalan keluarnya, mengoptimalkan lembaga yang sudah ada dengan cara lebih taat pada asas peraturan perundang-undangan, tegas dalam mengesampingkan norma yang bertentangan, dan mengelola koordinasi antarlembaga pembentuk peraturan untuk meminimalisasi ego sektoral.

Soal Penegakan Hukum dan HAM

Topik tentang penegakan hukum dan HAM berkutat pada isu ketegasan penegakan hukum, diskriminasi dan persekusi, serta hak penyandang disabilitas. Jawaban-jawaban para kandidat pada tema ini cenderung tidak tajam dan mengambang serta gagal merujuk pada kasus konkret. Penjelasan kedua kubu bersifat normatif saja, tidak sampai menyentuh materi HAM dan penegakan hukum yang fundamental.

Contohnya terdapat pada penjelasan isu diskriminasi dan persekusi. Prabowo hendak menginstruksikan aparat penegak hukum agar tidak melakukan diskriminasi. Cawapresnya, Sandiaga, malah menambahkan perspektif lain yang sebenarnya tidak relevan, yaitu meningkatkan kesejahteraan rakyat dan menyediakan lapangan pekerjaan. Di sudut lain, Jokowi berkeinginan untuk menguatkan tali persaudaraan, persatuan, dan kerukunan sebagai aset terbesar bangsa yang majemuk ini. Tetapi, bagaimana caranya?

Padahal, bisa mengacu pada kasus penolakan terhadap Jemaah Ahmadiyah di berbagai daerah, misalnya. Bukan hanya untuk beribadah, menetap di daerah tertentu saja tidak bisa karena dipandang bertentangan dengan kepercayaan masyarakat setempat, seperti yang terjadi di Nusa Tenggara Barat (2018). Dengan mengemukakan contoh kasus, para kandidat akan lebih mudah mengupas tuntas strategi untuk meminimalisasi, bahkan menghapuskan kasus-kasus demikian. Namun, menceritakan latar belakang timbulnya masalah saja tidak, sehingga penjelasan yang disajikan pun belum komprehensif.

 Polemik Yang Terlupakan

Terdapat persoalan yang luput dibahas dalam debat, padahal merupakan hal pokok yang akan menunjukkan paradigma pemimpin dalam menghadapi hukum dan HAM, yaitu penyelesaian pelanggaran HAM masa lalu yang masih stagnan. Padahal, ini merupakan ajang bagi capres dan cawapres untuk menunjukkan komitmen mereka untuk membuka keran keadilan bagi kasus-kasus HAM yang mandek.

Bisa jadi kebetulan, debat diselenggarakan pada hari Kamis yang identik dengan Aksi Kamisan, yaitu aksi damai yang diselenggarakan rutin oleh para korban, keluarga korban, dan masyarakat sipil untuk menuntut penyelesaian kasus pelanggaran HAM. Namun, tidak satupun kandidat yang menyematkan pembahasan tema ini.

Sentilan itu misalnya berkas-berkas perkara pelanggaran HAM berat yang disodorkan Komisi Nasional HAM (Tragedi 1965-1966, Talangsari, Lampung 1988, Petrus 1982-1985, tragedy Trisaksi, Semanggi I dan II, Kerusuhan Mei 1998, penghilangan orang secara paksa 1997-1998, peristiwa Wasior dan Wamena) tidak diproses dan terus dikembalikan oleh Kejaksaan Agung sejak 2002. Pemerintah juga tidak mau menerima Putusan International People’s Tribunal 1965 (2015) yang menyatakan bahwa Indonesia bertanggung jawab atas 10 kejahatan HAM berat pada 1965-1966.

Tidak heran jika problem ini dihindari, sebab akan menjadi pengurangan skor bagi kedua kandidat; yang satu belum menunaikan janji dan tanggung jawabnya, yang lain diduga terlibat di dalamnya.

Memprediksi Masa Depan

Kedua pasangan calon tidak menunjukkan performa terbaiknya di atas mimbar. Gagasan tidak dikupas tuntas, jawaban irelevan, kurang substantif, bahkan main aman, seolah-olah sudah bersepakat untuk tidak membahas permasalahan yang esensial dan sensitif. Menilik argumentasi para kandidat, sangat gamblang tergambarkan seberapa tinggi cita-citanya di bidang hukum dan HAM. Ternyata, siapapun presiden dan wakil presidennya kelak, visinya tentang hukum dan HAM tidak lebih jauh dari visi rakyat yang dipimpin.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s