Menapaki Jalan Legal-Konstitusional

Dipublikasikan di Pikiran Rakyat pada 8 Mei 2019.

WhatsApp Image 2019-05-20 at 11.30.41 AM

IGNORANTIA iuris nocet. Ketidaktahuan akan hukum, mencelakakan. Adagium ini berarti tidak mengetahui, tidak memahami, atau bersifat tak acuh kepada hukum dapat mengantarkan individu pada petaka. Remedinya sederhana, yaitu edukasi diri dengan hukum, kemudian menerapkannya.

Hal yang sulit ialah apabila aturan hukum sudah ada dan proporsional, yang bersangkutan mengetahui hukumnya, tetapi enggan melaksanakannya atas dasar alasan-alasan yang irasional. Celakanya, penolakan atas hukum tersebut dibarengi dengan pembentukan narasi-narasi yang menyesatkan, yang disadari atau tidak, kontraproduktif bagi demokrasi konstitusional.  Hal ini tergambarkan dalam upaya delegitimasi pelaksanaan dan hasil pemilu oleh Ijtima Ulama 3 di Sentul, Bogor yang mendorong Bawaslu dan KPU untuk mendiskualifikasi pasangan calon presiden dan wakil presiden nomor urut 01, Joko Widodo dan Ma’ruf Amin.

Sebelum ijtima ulama tersebut pun, suara-suara sumbang soal penyelenggaraan pemilu sudah terdengar, seperti pembentukan opini adanya kecurangan terstruktur, sistematis, dan masif (TSM) oleh salah satu pasangan calon. Namun, “TSM” yang diklaim hanya terucap dalam pidato-pidato berapi-api saja. Hingga saat ini, pihak-pihak tersebut tidak juga menyalurkan keluhannya dalam kerangka hukum pemilu.

Secara normatif, penanganan pelanggaran dan sengketa pemilu telah diakomodasikan dengan baik dalam UUD 1945, Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum, dan peraturan-peraturan penyelenggara pemilu. Mekanisme penyelesaian mencakup seluruh proses penyelenggaraan pemilu, sejak pendaftaran peserta pemilu hingga sengketa perolehan hasil suara.

Bawaslu (pusat, provinsi, dan kabupaten/kota) memegang peranan penting dalam penyelesaian pelanggaran administratif pemilu dan sengketa proses pemilu yang dugaannya berasal dari laporan masyarakat umum dan peserta pemilu, ataupun dari temuan pengawas pemilu sendiri. Pelanggaran administratif ialah pelanggaran terhadap tata cara, prosedur, atau mekanisme yang berkaitan dengan administrasi pelaksanaan pemilu dalam setiap tahapan penyelenggaraan pemilu, sedangkan sengketa proses adalah sengketa yang muncul akibat dikeluarkannya keputusan KPU (pusat, provinsi, dan kabupaten/kota).

Jika tidak puas dengan putusan Bawaslu, dalam hal diberikan sanksi pelanggaran administratif berupa pembatalan kepesertaan dalam pemilu, yang bersangkutan dapat mengajukan upaya hukum ke Mahkamah Agung yang putusannya bersifat final dan mengikat. Atau pada sengketa proses pemilu,  terhadap putusan yang berkaitan dengan verifikasi partai politik peserta pemilu, penetapan daftar calon tetap anggota legislatif, dan penetapan pasangan calon presiden dan wakil presiden, dapat diajukan upaya hukum ke pengadilan tata usaha negara.

Di sisi lain, apabila penyelenggara pemilu mencoreng profesionalitas, netralitas, dan integritasnya, mulai dari anggota KPPS dan panitia pengawas hingga anggota KPU dan anggota Bawaslu, dapat diadukan kepada Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP) atas dasar pelanggaran kode etik. Salah satu pengaduan yang diterima oleh DKPP dalam pemilu serentak ini terdaftar dalam perkara nomor 77-PKE-DKPP/IV/2019 akibat kelalaian Ketua dan Anggota Bawaslu Kota Samarinda dalam melakukan pengawasan karena meloloskan salah seorang calon anggota DPRD yang dianggap tidak memenuhi persyaratan.

Berkenaan dengan penanganan tindak pidana pemilu, laporan dugaan disampaikan berdasarkan temuan atau laporan kepada Bawaslu (pusat, provinsi, dan kabupaten/kota), dan/atau panwaslu kecamatan kepada kepolisian. Sebelum menyampaikan laporan, perlu dikoordinasikan terlebih dahulu kepada Gakkumdu, yang terdiri atas kepolisian dan kejaksaan agung, untuk menyimpulkan bahwa suatu tindakan tergolong sebagai tindak pidana pemilu.

Hingga saat ini, dilansir dari Data Pelanggaran Pemilu dari Bawaslu 22 April 2019, Bawaslu telah memproses total 7.132 temuan dan laporan dugaan pelanggaran pemilu, dengan kategorisasi: 343 pelanggaran pidana; 88 pelanggaran masih dalam proses; 5.167 pelanggaran administrasi; 121 pelanggaran kode etik; 696 pelanggaran hukum lainnya; dan 729 bukan pelanggaran. Sementara itu, terdapat 24 putusan politik uang (money politic), dengan putusan berkekuatan hukum tetap sebanyak  20 putusan dan dalam proses banding sebanyak 4 putusan.

Di tahap puncak, bila terdapat pihak-pihak yang kelak tidak puas dengan perolehan suara dengan mendalilkan terjadi kecurangan yang TSM, pintu Mahkamah Konstitusi selalu terbuka untuk menerima sengketa hasil pemilu. Mahkamah Konstitusi telah beberapa kali menyatakan suatu pemilihan bersifat TSM, misalnya pada pilkada di Kab. Konawe Selatan (22/PHPU.D-VIII/2010), Kabupaten Mandailing Natal (41/PHPU.D-VIII), dan Kabupaten/ Kota Waringin Barat (45/PHPU.D-VIII/2010).

Argumentasi TSM akan dikabulkan apabila pemohon dapat membuktikan secara gamblang dan wajar bahwa terdapat mobilisasi ASN, kongkalikong dengan penyelenggara pemilu, dan/atau money politic yang memberikan akibat yang signifikan terhadap hasil pemilu, tidak sekadar bersifat kasuistik, insidental, perseorangan, dan sporadis.

Menjaga muruah

Harus diakui, pada praktiknya, masih terdapat pelanggaran pemilu yang dilakukan baik oleh penyelenggara pemilu, maupun peserta pemilu. Meskipun begitu, bagaimanapun juga, Indonesia adalah negara hukum, untuk mencapai keadilan, harus berjalan dalam koridor hukum dan konstitusi. Selain itu, tidak dapat dimungkiri, berdasarkan data-data yang telah dipaparkan, peserta pemilu dan masyarakat masih menaruh harapan dan tidak apatis dalam menapaki jalur hukum.

Para elite politik dan tokoh-tokoh agama harus menjadi figur yang bijak dalam berdemokrasi. Menjadikan mobokrasi dengan dalih people power sebagai penyelesaian masalah hanya akan memporak-porandakan persatuan bangsa dan menjadi malapetaka bagi supremasi hukum. Apalagi, ketika perangkat hukum pemilu itu masih dapat difungsikan secara baik dan berjenjang, maka jalur legal-konstitusional yang mana lagi yang hendak kita dustakan? ***( Violla Reininda Haikal, peneliti di Pusat Studi Ketatanegaraan FH Universitas Tarumanagara)

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s