Menentang Periode Ketiga untuk Jokowi

Menentang Periode Ketiga

Dipublikasikan di Kolom Detik pada 09 Desember 2019.

Dalam kurun waktu yang cenderung singkat, praktik ketatanegaraan nasional terus-menerus dirundung diskursus yang kontraproduktif dengan penegakan nilai-nilai konstitusionalisme. Pertama, wacana menghidupkan kembali Garis-Garis Besar Haluan Negara (GBHN) oleh MPR. Kedua, wacana pemilihan presiden dan wakil presiden dilakukan secara tidak langsung. Kini, ketiga, wacana penambahan masa jabatan presiden dan wakil presiden menjadi tiga periode.

Menggemanya wacana ketiga semakin menambah keganjilan cara berpikir elite politik negeri ini. Ketiga wacana yang ditawarkan pada pokoknya bersandar pada satu konsepsi yang sama, yaitu nihilnya paradigma filosofis tentang pembatasan kekuasaan negara. Munculnya ide-ide ini semakin memperlihatkan isi kepala elite politik: betapa putus asanya segelintir kelompok tersebut untuk memperkokoh istana kekuasaan tempatnya bernaung hingga mencari-cari cara pragmatis dan terang-terangan hendak mengubur demokrasi konstitusional dengan cara-cara yang konstitusional, dalam hal ini melalui perubahan pasal-pasal dalam UUD 1945.

Konteks Sejarah

Membicarakan masa jabatan presiden dan wakil presiden tentu tidak dapat dipisahkan dari konteks sejarah penyelenggaraan pemerintahan. Penting untuk membaca kembali kajian historis di masa pemerintahan Presiden Soekarno dan Presiden Soeharto. Keduanya sama-sama melanggengkan kuasa dengan cara yang sama-sama konstitusional.

Presiden Soekarno mengangkat dirinya sendiri sebagai “Presiden Seumur Hidup” setelah ditekennya Ketetapan MPRS No. II/MPRS/1963 tentang Pengangkatan Pemimpin Besar Revolusi Indonesia Bung Karno Menjadi Presiden Republik Indonesia Seumur Hidup” pada 18 Mei 1963. Sementara itu, Presiden Soeharto menjadikan konstitusi sebagai alat pelanggeng tahtanya melalui penafsiran Pasal 7 UUD 1945 sebelum amendemen yang berbunyi: Presiden dan Wakil Presiden memegang masa jabatan selama lima tahun, dan sesudahnya dapat dipilih kembali.

Keduanya dibopong dengan formalitas legal. Tetapi, apakah produk yang legal tersebut dapat dimaknai bernilai konstitusionalisme? Belum tentu. Dalam hubungan antara negara dan rakyat, nilai konstitusionalisme disematkan sebagai jembatan di antara keduanya. Di satu sisi, konstitusi menjamin pengakuan, perlindungan, dan pemenuhan hak-hak asasi manusia, sedangkan di sisi lain, konstitusi membatasi kekuasaan negara agar tidak diselenggarakan secara sewenang-wenang. Bentuk pembatasan kekuasaan negara ini secara konkret dimanifestasikan dalam limitasi masa dan periodisasi jabatan.

Pasca amendemen, Pasal 4 ayat (1) UUD 1945 mengamanatkan presiden memegang kekuasaan pemerintahan menurut Undang-Undang Dasar. Selanjutnya, Pasal 7 UUD 1945 mengatur bahwa presiden dan wakil presiden memegang jabatan selama lima tahun, sesudahnya dapat dipilih kembali dalam jabatan yang sama, hanya untuk satu kali masa jabatan. Kedua pasal ini bermakna limitasi, yaitu otoritas penyelenggaraan hukum, ekonomi, politik, administrasi pemerintahan yang dipegang oleh presiden harus dijalankan dalam koridor konstitusional dan dalam masa jabatan tertentu.

Dua rezim pemerintahan di atas tidak mengindahkan tolok ukur konstitusionalisme itu. Montesquieu dalam The Spirit of the Laws (1748) telah mewanti-wanti soal pembatasan kekuasaan. Menurutnya, sejarah secara konstan menunjukkan, setiap orang yang memiliki otoritas cenderung menyalahgunakannya dan menjalankannya selama mungkin.

Memperpanjang masa jabatan menjadi tiga periode sama saja dengan memberikan akses bagi presiden untuk membentengi diri dengan hegemoni kekuasaan yang memiliki kecenderungan penyelewengan. Jangan sampai, periode pemerintahan ini mengambil langkah dekadensi konstitusional, menjadi yang ketiga yang melenceng dari nilai fundamental tersebut. Apalagi, Indonesia menganut demokrasi konstitusional dan tidak bergantung pada kepemimpinan “The Big Man” dalam penyelenggaraan pemerintahan negara.

Menutup Kandidat Potensial

Ada tiga kemungkinan mengapa wacana ini diangkat ke publik. Pertama, Joko Widodo dianggap sebagai sosok yang kompromistis dan akomodatif terhadap kepentingan kelompok yang bersangkutan. Kedua, tidak tergambarkan adanya tokoh lain yang dapat memainkan dua peran sekaligus, yaitu populer di mata elite dan di mata rakyat. Atau, ketiga dan yang menjadi ancaman besar, dikhawatirkan pemimpin yang kelak terpilih ialah figur yang tidak sefrekuensi dengan elite politik saat ini atau outsider, apalagi jika figur itu berorientasi pada kepentingan publik dan disokong semesta rakyat.

Jika masa jabatan presiden saat ini ditambah satu periode lagi, maka pada 2024 mendatang publik akan kehilangan kesempatan untuk mendapatkan figur kandidat presiden seperti yang diilustrasikan di nomor tiga. Pemerintahan dikhawatirkan akan menjadi pusat konsolidasi kekuasaan elite yang sulit disentuh publik.

Suksesi kepemimpinan harus dimaknai sebagai regenerasi. Artinya, momentum ini mesti digunakan untuk membentang karpet merah bagi calon pemimpin baru yang memiliki gagasan dan visi melampaui pemimpin sebelumnya. Estafet kepemimpinan juga penting, supaya lingkaran kekuasaan tidak menjadi komoditas untuk dimonopoli oleh segelintir orang.

Memutus Wacana

Negara ini dahulu dibangun dengan diskursus ideologis yang argumentatif oleh para founding parents. Tujuh dekade setelahnya, perdebatan ketatanegaraan cenderung berkutat pada isu-isu tentang bagaimana caranya mempertahankan dan menguatkan daulat golongan, sebab telah lama negara ini dikuasai oleh dominasi oligarki.

Kekuasaan adalah candu. Sekali ditambah dosisnya, siapapun yang mengonsumsinya akan terus menginginkan penambahan dosis lebih dan lebih lagi. Wacana usang seperti ini haruslah diredam dengan wacana lain yang lebih produktif bagi penyelenggaraan demokrasi konstitusional. Pemangku kekuasaan mesti memutar otak dalam menghadirkan wacana yang bijak. Tak perlu tunggu nanti, saat ini pun rakyat tengah menentang segala cara-cara yang dapat melegitimasi tirani dan semakin sigap untuk bangkit merebut daulatnya.

Violla Reininda Haikal peneliti Konstitusi dan Demokrasi [KODE] Inisiatif

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s