Class Action dan Citizen Law Suit di Indonesia

Class Action
Sumber Gambar: https://ciliwungmerdeka.org/sidang-gugatan-class-action-v-tanggapan-penggugat-terhadap-jawaban-tergugat/

Asas utama dalam pengajuan gugatan dalam hukum acara perdata ialah asas point d’interest point d’action yang artinya, barangsiapa mempunyai kepentingan, dapat mengajukan tuntutan hak atau gugatan.[1] Dalam perkembangannya, apabila merujuk kepada asas ini, gugatan yang diajukan ke pengadilan tidak hanya berkenaan dengan kepentingan perorangan saja, melainkan pula kepentingan yang bersifat kolektif atau kepentingan publik. Kelompok-kelompok masyarakat tertentu dapat saja merasakan kerugian dan pelanggaran-pelanggaran hak yang sama dari suatu perbuatan melawan hukum yang dilakukan oleh subyek yang sama. Untuk menyelesaikan persoalan tersebut, upaya hukum yang dapat ditempuh ialah gugatan model class action dan citizen law suit.

Meskipun kedua upaya hukum tersebut berfokus pada penggugat dengan jumlah banyak dan bertujuan untuk memulihkan kepentingan umum, terdapat perbedaan mendasar di antara keduanya. Di bawah ini, penulis menjelaskan secara sederhana tentang kedua upaya hukum tersebut.

Class Action

Class action atau gugatan perwakilan kelompok adalah gugatan perdata yang diajukan sekelompok orang yang memberikan kuasa kepada satu orang atau sejumlah orang untuk bertindak sebagai penggugat demi memperjuangkan kepentingan kelompok yang dicederai oleh perbuatan melawan hukum yang dilakukan oleh entitas tertentu. Berdasarkan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2002 tentang Acara Gugatan Perwakilan Kelompok (PERMA No. 1/2002), class action didefinisikan sebagai suatu tata cara pengajuan gugatan, dalam mana satu orang atau lebih yang mewakili kelompok mengajukan gugatan untuk diri atau diri-diri mereka sendiri dan sekaligus mewakili sekelompok orang yang jumlahnya banyak, yang memiliki kesamaan fakta atau dasar hukum antara wakil kelompok dan anggota kelompok dimaksud.

Di Indonesia, gugatan class action secara khusus diatur di dalam Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen, Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2008 tentang Pengelolaan Sampah, Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1997 tentang Ketenaganukliran, dan sebagainya. Gugatan class action ditujukan untuk melindungi kepentingan hukum masyarakat terhadap aktivitas-aktivitas korporasi dan/atau pemerintah yang secara fundamental melanggar hak atas pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama di hadapan hukum.

Selain itu, pada pokoknya juga, gugatan class action berkaitan erat dengan pemenuhan hak-hak konstitusional warga negara atas lingkungan hidup yang baik dan pengelolaan dan pemanfaatan sumber daya alam untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat dan ramah lingkungan, sebagaimana ditegaskan dalam Pasal 28H ayat (1) UUD 1945 serta Pasal 33 ayat (2) dan ayat (3) UUD 1945. Hal ini disebabkan oleh kecenderungan aktivitas-aktivitas korporasi dan/atau pemerintah yang berpotensi merusak lingkungan dan menerabas perlindungan dan pengelolaan sumber daya alam. Oleh karena itu, masyarakat yang terdampak atas aktivitas-aktivitas korporasi dan/atau pemerintah yang melanggar undang-undang tersebut secara kolektif berhak atas kompensasi untuk memulihkan seluruh kerugian materil maupun imateril yang dialaminya.

Untuk melaksanakan gugatan class action, mengacu pada Pasal 2 PERMA No. 1/2002, terdapat beberapa persyaratan yang harus dipenuhi, yaitu:

  1. jumlah anggota kelompok sedemikian banyak, sehingga tidak efektif dan efisien apabila gugatan dilakukan secara sendiri-sendiri atau secara bersama-sama dalam satu gugatan;
  2. terdapat kesamaan fakta atau peristiwa dan kesamaan dasar hukum yang digunakan yang bersifat substansial, serta terdapat kesamaan jenis tuntutan di antara wakil kelompok dengan anggota kelompoknya;
  3. wakil kelompok memiliki kejujuran dan kesungguhan untuk melindungi kepentingan anggota kelompok yang diwakilinya;
  4. hakim dapat menganjurkan kepada wakil kelompok untuk melakukan penggantian pengacara, jika pengacar melakukan tindakan-tindakan yang bertentangan dengan kewajiban membela dan melindungi kepentingan anggota kelompoknya.

Sebagai catatan, perbedaan dalam fakta atau peristiwa dapat diterima, sepanjang sepanjang bukan merupakan perbedaan yang bersifat prinsipil.

Gugatan class action dititikberatkan pada tuntutan ganti rugi sebagai kompensasi dari pelanggaran korporasi dan/atau pemerintah. Oleh karena itu, petitum tentang ganti kerugian harus disampaikan secara jelas dan terperinci, memuat usulan tentang mekanisme atau tata cara pendistribusian ganti kerugian kepada seluruh anggota kelompok, termasuk usulan tentang pembentukan tim atau panel yang membantu memperlancar pendistribusian ganti kerugian (vide Pasal 3 ayat [1] huruf f PERMA No. 1/2002).

Ganti kerugian yang dimohonkan tidak hanya terbatas pada kerugian yang dialami korban pemohon gugatan, tetapi juga dapat ditujukan kepada kerugian publik. Selengkapnya, ganti kerugian dapat meliputi:[2]

  1. ganti kerugian secara individual terhadap korban atau yang mengalami kerugian/penderitaan;
  2. ganti kerugian untuk kepentingan komunitas/kolektif yang terkena dampak kerusakan atau ganti kerugian untuk biaya pemulihan lingkungan;
  3. ganti kerugian untuk individu atau komunitas yang diperkirakan akan mengalami kerugian di waktu yang akan datang. Kerugian dimaksud belum terlihat pada saat ini;
  4. ganti kerugian untuk generasi yang akan datang

Jika kemudian hakim mengabulkan gugatan ganti rugi, hakim wajib memutuskan sebagai berikut:

  1. jumlah ganti rugi secara rinci;
  2. penentuan kelompok dan/atau sub kelompok yang berhak;
  3. mekanisme pendistribusian ganti rugi dan langkah-langkah yang wajib ditempuh oleh wakil kelompok dalam proses penetapan dan pendistribusian, seperti halnya kewajiban untuk melakukan pemberitahuan atau notifikasi. (vide Pasal 9 PERMA No. 1/2002)

Salah satu contoh gugatan class action di Indonesia yang pernah dikabulkan oleh pengadilan ialah gugatan class action warga Bukit Duri, Jakarta Selatan. Putusan Pengadilan Tinggi Jakarta No. 192/Pdt/2018/PT. DKI jo. No. 262/Pdt.G/Class Action/2016/PN.Jkt.Pst yang memenangkan warga Bukti Duri atas penggusuran paksa Pemerintah Provinsi DKI Jakarta pada 12 Januari 2016 dan 28 September 2016. Pengadilan memutus warga mendapatkan ganti kerugian dari pemerintah sebesar Rp18,6 miliar dari pihak tergugat dengan rincian terhadap total penggugat sebanyak 93 orang, masing-masing mendapatkan ganti rugi sebesar Rp200 juta.

 

Citizen Law Suit/Actio Popularis

Citizen law suit merupakan gugatan yang dilakukan oleh individu atau kelompok warga negara untuk kepentingan publik. Namun demikian, berbeda dengan class action, citizen law suit secara spesifik ditujukan kepada tindakan atau kelalaian/pembiaran (omisi) penyelenggara negara yang dianggap melanggar hak-hak warga negara. Mekanisme ini ditujukan untuk menggugat tanggung jawab penyelenggara negara atas kelalaiannya dalam memenuhi hak-hak warga negara dengan dalil adanya perbuatan melawan hukum. Tuntutannya pun bukan ditujukan untuk mendapatkan ganti kerugian dalam bentuk materil, melainkan menuntut agar penyelenggara negara melakukan penegakan hukum yang seharusnya dilakukan atau menetapkan kebijakan tertentu untuk memulihkan kerugian publik dan agar pelanggaran atau kelalaian tersebut tidak terjadi lagi di kemudian hari.

Gugatan citizen law suit yang dilayangkan tidak terlepas dari tanggung jawab negara dalam mengakomodasikan hak-hak konstitusional warga negara. Hal ini telah diamanatkan dalam Pasal 28I ayat (4) UUD 1945 yang menjamin: “perlindungan, pemajuan, penegakan, dan pemenuhan hak asasi manusia adalah tanggung jawab negara, terutama pemerintah”.

Citizen law suit memiliki karakteristik sebagai berikut:[3]

  1. merupakan akses orang perorangan atau warga negara untuk mengajukan gugatan di pengadilan untuk dan atas nama kepentingan keseluruhan warga negara atau kepentingan publik;
  2. dimaksudkan untuk melindungi warga negara dari kemungkinan terjadinya kerugian sebagai akibat dari tindakan atau pembiaran dari negara atau otoritas negara;
  3. memberikan kekuatan kepada warga negara untuk menggugat negara dan institusi pemerintah yang melakukan pelanggaran undang-undang atau yang melakukan kegagalan dalam memenuhi kewajibannya dalam pelaksanaan undang-undang;
  4. tidak perlu membuktikan adanya kerugian langsung yang bersifat riil atau tangible;
  5. secara umum, peradilan cenderung enggan terhadap tuntutan ganti kerugian jika diajukan dalam gugatan citizen law suit.

Citizen law suit dapat diajukan ketika memenuhi kriteria berikut:[4]

  1. terjadi suatu kesalahan hukum atau kerugian hukum yang disebabkan karena adanya suatu pelanggaran terhadap konstitusi atau pelanggaran atas hak hukum tertentu atau perbuatan lain yang bersifat menghukum;
  2. terjadinya suatu kesalahan hukum atau perbuatan pembebanan hukum yang dilakukan tanpa otoritas hukum;
  3. seseorang atau kelompok masyarakat tertentu karena alasan kemiskinan, ketidakberdayaan atau kecacatan atau jika secara ekonomi maupun sosial berada dalam posisi merugikan tidak memiliki kemampuan untuk mengajukan gugatan ke pengadilan.

Adapun yang menjadi petitum dalam gugatan citizen law suit, yaitu:[5]

  1. tidak boleh meminta adanya ganti rugi materiil;
  2. berisi permohonan agar negara mengeluarkan suatu kebijakan pengaturan umum agar perbuatan melawan hukum berupa kelalaian dalam pemenuhan hak warga negara tidak terjadi lagi;
  3. tidak boleh berisi pembatalan atas suatu keputusan tata usaha negara yang bersifat konkret individual dan final;
  4. tidak boleh memohonkan pembatalan atas suatu undang-undang.

Salah satu contoh gugatan citizen law suit yang dikabulkan oleh pengadilan ialah Putusan Mahkamah Agung Nomor 31 K/Pdt/2017 tentang swastanisasi air yang dilakukan oleh Pemerintah Provinsi DKI Jakarta. Dalam putusan tersebut, Mahkamah Agung memutus sebagai berikut:

  1. Mengabulkan gugatan para penggugat sebagian;
  2. menyatakan tergugat lalai dalam memberikan pemenuhan dan perlindungan hak asasi manusia atas air terhadap warga negaranya, khususnya masyarakat DKI Jakarta;
  3. menyatakan para tergugat telam melakukan PMH karena menyerahkan kewenangan pengelolaan air Jakarta kepada pihak swasta dalam wujud pembuatan Perjanjian Kerja Sama (PKS), tertanggal 6 Juni 1997 yang diperbaharui dengan PKS tanggal 22 Oktober 2001 yang tetap berlaku dan dijalankan hingga saat ini;
  4. menyatakan para tergugat telah merugikan pemerintah daerah DKI Jakarta dan masyarakat DKI Jakarta;
  5. memerintahkan para tergugat untuk:
  6. menghentikan kebijakan swastanisasi air minum di Provinsi DKI;
  7. mengembalikan pengelolaan air minum di Provinsi DKI Jakarta sesuai dengan Perda Nomor 13 Tahun 1992 dan peraturan perundang-undangan lainnya;
  8. melaksanakan pengelolaan air minum di Provinsi DKI Jakarta sesuai dengan prinsip dan nilai-nilai hak asasi atas air sebagaimana tertuang dalam Pasal 11 dan 12 CESCR Commentaries
  9. Menolak gugatan para penggugat selebihnya;
  10. Menghukum para termohon kasasi untuk membayar biaya perkara dalam semua tingkat peradilan yang dalam tingkat kasasi ini ditetapkan sejumlah Rp500.000,00

 

Tabel Perbandingan Class Action dan Citizen Law Suit

  CLASS ACTION CITIZEN LAW SUIT
DEFINISI Gugatan perwakilan kelompok adalah suatu tata cara pengajuan gugatan, dalam mana satu orang atau lebih yang mewakili kelompok mengajukan gugatan untuk diri atau diri-diri mereka sendiri dan sekaligus mewakili sekelompok orang yang jumlahnya banyak, yang memiliki kesamaan fakta atau dasar hukum antara wakil kelompok dan anggota kelompok dimaksud.

 

Mekanisme gugatan perorangan warga negara atau kelompok untuk memperjuangkan kepentingan publik yang ditujukan terhadap tindakan atau kelalaian (omisi) penyelenggara negara yang telah melanggar atau tidak memenuhi hak-hak warga negara. Tuntutan dilayangkan untuk menghukum penyelenggara negara agar melakukan penegakan hukum yang diwajibkan kepadanya atau menetapkan kebijakan tertentu untuk memulihkan kerugian dan pelanggaran hak-hak publik.
TUJUAN Untuk memperoleh penggantian kerugian dari penyelenggara negara yang telah melanggar hak-hak warga negara. Ganti kerugian tidak hanya ditujukan kepada penggugat, tetapi juga kepada publik, yang meliputi:

  1. Ganti kerugian secara individual terhadap korban atau yang mengalami kerugian/penderitaan;
  2. Ganti kerugian untuk kepentingan komunitas/kolektif yang terkena dampak kerusakan atau ganti kerugian untuk biaya pemulihan lingkungan;
  3. Ganti kerugian untuk individu atau komunitas yang diperkirakan akan mengalami kerugian di waktu yang akan datang. Kerugian dimaksud belum terlihat pada saat ini;
  4. Ganti kerugian untuk generasi yang akan datang
Untuk menghukumkan penyelenggara negara akibat kelalaian dan/atau tindakannya, untuk menyatakan bahwa kebijakan penyelenggara negara melanggar hukum dan untuk menuntut agar negara mengeluarkan suatu kebijakan tertentu supaya perbuatan melawan hukum yang melanggar atau perbuatan melawan hukum yang tidak memenuhi hak warga negara tidak terjadi lagi
SYARAT Berdasarkan Pasal 2 PERMA 1/2002 tentang Acara Gugatan Perwakilan Kelompok:

  1. Jumlah anggota kelompok sedemikian banyak, sehingga tidak efektif dan efisien apabila gugatan dilakukan secara sendiri-sendiri atau secara bersama-sama dalam satu gugatan;
  2. Terdapat kesamaan fakta atau peristiwa dan kesamaan dasar hukum yang digunakan yang bersifat substansial, serta terdapat kesamaan jenis tuntutan di antara wakil kelompok dengan anggota kelompoknya; à Perbedaan dapat diterima sepanjang bukan perbedaan prinsipil.
  3. Wakil kelompok memiliki kejujuran dan kesungguhan untuk melindungi kepentingan anggota kelompok yang diwakilinya;
  4. Hakim dapat menganjurkan kepada wakil kelompok untuk melakukan penggantian pengacara, jika pengacar melakukan tindakan-tindakan yang bertentangan dengan kewajiban membela dan melindungi kepentingan anggota kelompoknya.

 

  1. Terjadi suatu kesalahan hukum atau kerugian hukum yang disebabkan oleh karena adanya suatu pelanggaran terhadap konstitusi atau pelanggaran atas hak hukum tertentu atau perbuatan lain yang bersifat menghukum;
  2. Terjadinya suatu kesalahan hukum atau perbuatan pembebanan hukum yang dilakukan tanpa otoritas hukum;
  3. Seseorang atau kelompok masyarakat tertentu karena alasan kemiskinan, ketidakberdayaan atau kecacatan atau jika secara ekonomi maupun sosial berada dalam posisi merugikan tidak memiliki kemampuan untuk mengajukan gugatan ke pengadilan.

 

PRESEDEN Putusan Pengadilan Tinggi Jakarta No. 192/Pdt/2018/PT. DKI jo. No. 262/Pdt.G/Class Action/2016/PN.Jkt.Pst yang memenangkan warga Bukti Duri atas penggusuran paksa Pemerintah Provinsi DKI Jakarta pada 12 Januari 2016 dan 28 September 2016. Pengadilan memutus warga mendapatkan ganti kerugian dari pemerintah sebesar Rp18,6 miliar dari pihak tergugat. Setiap penggugat diganti rugi Rp200 juta, total penggugat ialah sebanyak 93 orang.

 

Putusan Mahkamah Agung Nomor 31 K/Pdt/2017 tentang swastanisasi pengelolaan air di DKI Jakarta, dengan petitum sebagai berikut:

  1. Mengabulkan gugatan para penggugat sebagian;
  2. menyatakan tergugat lalai dalam memberikan pemenuhan dan perlindungan hak asasi manusia atas air terhadap warga negaranya, khususnya masyarakat DKI Jakarta;
  3. menyatakan para tergugat telam melakukan PMH karena menyerahkan kewenangan pengelolaan air Jakarta kepada pihak swasta dalam wujud pembuatan Perjanjian Kerja Sama (PKS), tertanggal 6 Juni 1997 yang diperbaharui dengan PKS tanggal 22 Oktober 2001 yang tetap berlaku dan dijalankan hingga saat ini;
  4. menyatakan para tergugat telah merugikan pemerintah daerah DKI Jakarta dan masyarakat DKI Jakarta;
  5. memerintahkan para tergugat untuk: a. menghentikan kebijakan swastanisasi air minum di Provinsi DKI; b. mengembalikan pengelolaan air minum di Provinsi DKI Jakarta sesuai dengan Perda Nomor 13 Tahun 1992 dan peraturan perundang-undangan lainnya; c. melaksanakan pengelolaan air minum di Provinsi DKI Jakarta sesuai dengan prinsip dan nilai-nilai hak asasi atas air sebagaimana tertuang dalam Pasal 11 dan 12 CESCR jo. Commentaries
  6. Menolak gugatan para penggugat selebihnya;
  7. Menghukum para termohon kasasi untuk membayar biaya perkara dalam semua tingkat peradilan yang dalam tingkat kasasi ini ditetapkan sejumlah Rp500.000,00

 

 

[1]Sudikno Mertokusumo, Hukum Acara Perdata Indonesia, Jakarta: Liberty, 2006, hlm. 53.

[2] Mahkamah Agung RI, Class Action & Citizen Lawsuit – Laporan Penelitian, Jakarta: Mahkamah Agung RI, 2009, hlm. 45.

[3] Mahkamah Agung RI, Ibid., hlm. 60-61.

[4] Mahkamah Agung RI, Ibid., hlm. 57.

[5] Mahkamah Agung RI, Ibid., hlm. 65.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s