Ketika Bawaslu dan KPU Tak Satu Perahu

Bawaslu dan KPU

Dipublikasikan di Kolom Detik pada 04 September 2018.

Jakarta – Putusan pengawas penyelenggara pemilu Toraja Utara, Aceh, dan Sulawesi Utara tengah menuai polemik. Pasalnya, putusan tersebut dinilai bertentangan dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pencalonan Anggota DPR, DPD, DPRD Provinsi, dan DPRD Kabupaten/Kota (PKPU No. 20/2018) yang berkenaan dengan pelarangan eks narapidana korupsi menjadi calon anggota legislatif (caleg).

Putusan tersebut merupakan jawaban atas gugatan yang diajukan oleh bakal caleg DPD dari Sulawesi Utara Syahrial Damapolii, bakal caleg DPD dari Aceh Abdullah Puteh, dan bakal caleg DPRD Toraja Utara Joni Kornelius Tondok yang dinyatakan Tidak Memenuhi Syarat (TMS) karena merupakan mantan napi korupsi. Putusan ini membatalkan keputusan KPU daerah, sehingga kepesertaan ketiganya dianggap Memenuhi Syarat (MS).

Banyak pihak yang mendorong Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) RI untuk meninjau putusan Bawaslu daerah tersebut, sebab diasumsikan tidak sejalan dengan semangat pemberantasan korupsi. Namun demikian, keberanian Bawaslu daerah untuk menginvalidasi keputusan KPU patut diapresiasi, sebab merupakan koreksi atas ketentuan PKPU yang telah mencoreng logika hukum dan bersifat sewenang-wenang. Continue reading “Ketika Bawaslu dan KPU Tak Satu Perahu”

Mengenal Calon Hakim Mahkamah Konstitusi Susi Dwi Harijanti

Mengenal Calon Hakim Mahkamah Konstitusi Susi Dwi Harijanti
Guru Besar Hukum Tata Negara Universitas Padjadjaran Prof. Susi Dwi Harijanti, S.H., LL.M, Ph.D

Dipublikasikan di Kompasiana pada 9 Agustus 2018.

Pada 3 Agustus 2018 lalu, Presiden Joko Widodo menerima tiga nama srikandi calon hakim konstitusi pengganti Prof. Maria Farida Indrati yang akan segera habis masa jabatannya pada 13 Agustus 2018. Salah satu nama yang digenggam oleh Presiden adalah Prof. Susi Dwi Harijanti, S.H., LL.M., Ph.D, seorang pendidik dan inspirasi bagi saya selama duduk di bangku kuliah.

Ibu Susi, begitu sapaan mahasiswa padanya, adalah salah satu pemikir hukum tata negara terbaik yang dimiliki Universitas Padjadjaran. Sebagai anak didiknya, saya memandang Ibu Susi sebagai sosok ilmuwan yang tidak hanya berkontribusi dalam pengembangan hukum tata negara, melainkan sebagai seorang pendidik yang berdedikasi tinggi, bukan sekadar pengajar. Tidak heran, beliau sungguh dihormati dan dicintai mahasiswanya.

Lolosnya Ibu Susi dalam nominasi calon hakim konstitusi adalah kebanggaan besar bagi kami, anak didiknya, dan almamater. Continue reading “Mengenal Calon Hakim Mahkamah Konstitusi Susi Dwi Harijanti”

Penolakan Kriminalisasi Hubungan Ekstramarital dan LGBT: Kemenangan Bagi Hakikat Mahkamah Konstitusi

dfdf

B901D0BB-6E91-44B7-8534-6819D405F54D_cx0_cy2_cw0_w1023_r1_s
Aktivis menuntut persamaan hak bagi LGBT di Jakarta. Sumber foto: https://www.voaindonesia.com/a/mahkamah-konstitusi-sidangkan-kasus-kriminalisasi-hubungan-seks-gay/3448511.html

Dipublikasikan di hukumpedia pada 18 Desember 2017.

Pasca disahkannya Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 46/PUU-XIV/2016, MK disebut-sebut telah mendukung kumpul kebo dan LGBT. Banyak pihak menuding, keengganan the guardian of the constitution ini dalam memperluas delik zina dan hubungan sesama jenis telah melegalkan perzinahan dan kemaksiatan yang mengancam moral bangsa. Bahkan, beberapa kelompok menganggap putusan ini sebagai alasan di balik azab Tuhan melalui gempa di Sukabumi dan Tasikmalaya yang terasa hampir satu Pulau Jawa (Tempo.co, https://nasional.tempo.co/read/1042712/bmkg-pusat-gempa-bumi-sukabumi-berbeda-dari-tasikmalaya). Meskipun begitu, pernyataan tersebut dapat ditepis dengan mudah, apabila betul-betul mengkaji pokok perkara dan pertimbangan hukum MK. Continue reading “Penolakan Kriminalisasi Hubungan Ekstramarital dan LGBT: Kemenangan Bagi Hakikat Mahkamah Konstitusi”

Citra Tirani di Balik Perppu Ormas

 

Image result for perppu ormas
Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan Wiranto memberikan penjelasan saat konferensi pers tentang Perppu Ormas. Sumber foto: https://nasional.kompas.com/read/2017/07/13/07414181/kontroversi-isi-perppu-ormas-bukti-keberanian-atau-jalan-pintas-?page=all

Dipublikasikan oleh Dialektika Sofia pada 23 Juli 2017.

Demokrasi Indonesia kembali terganggu. Alih-alih move on dari orde baru, Pemerintah malah mempersenjatai dirinya dengan mengeluarkan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 2 Tahun 2017 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 17 Tahun 2013 tentang Organisasi Kemasyarakatan yang memiliki dampak langsung terhadap kebebasan berserikat, berkumpul, dan berpendapat. Selain secara langsung ingin membatasi gerak salah satu ormas fundamentalis, Perppu ini ditujukan supaya presiden bisa “dihormati” dan “disegani” seperti di Korea Utara (?).

Melihat banyak arus yang mendukung Perppu, sepertinya banyak yang rindu dengan orde baru? Tulisan ini akan menguraikan mengapa perlu memalingkan muka untuk melupakan masa kelam tersebut. Ada banyak hal yang perlu dikritisi dan menjadi catatan penting dalam Perppu ini dan penulis merangkumnya ke dalam tiga poin, di antaranya, pertama, pemberangusan kebebasan berserikat, berkumpul, dan berpendapat yang katanya demi Pancasila. Kedua, penerapan sanksi yang sangat sederhana hingga menghapuskan proses peradilan atas dasar asas contrarius actus. Ketiga, sanksi pidana bagi penoda agama dan pengkritik Pemerintah. Continue reading “Citra Tirani di Balik Perppu Ormas”

Nadia Lopez, Pendekatan Revolusioner Pendidikan, dan Apa yang Terjadi di Indonesia

tulisanpendidikan
Wawancara Humans of New York bersama Vidal Chastanet yang dipublikasikan di akun Instagram @humansofny

Dipublikasikan oleh Dialektika Sofia pada 3 Oktober 2016.

 

I opened a school to close a prison,”

Sebuah pemikiran sederhana yang diungkapkan oleh Nadia Lopez pada Ted Talks: Education Revolution, yang mendorongnya untuk mendirikan dan membiayai Mott Hall Bridges Academy (MHBA) pada tahun 2010. Mengapa Lopez mesti menutup penjara? Sebab jeruji besi adalah rumah kedua bagi remaja Brownsville, Brooklyn, salah satu area dengan tingkat kriminalitas tertinggi dan daerah tertinggal di Kota New York. Mayoritas masyarakat Brownsville hidup di bawah garis kemiskinan dan mereka mencari nafkah dari kegiatan-kegiatan ilegal. Hal tersebut cukup mendeskripsikan kehidupan murid-murid di bawah naungan Kepala Sekolah Lopez.

Berawal dari wawancara Humans of New York (HONY) dengan salah seorang muridnya, Vidal Chastanet, pemikiran revolusioner Lopez menjadi pemberitaan viral di Amerika Serikat. Chastanet ditanya: “Siapa yang paling berpengaruh dalam hidupmu?”, ia menjawab:

“Kepala sekolahku, Ibu Lopez. Ketika kami melakukan kesalahan, beliau tidak menskors (menghukum) kami. Beliau memanggil kami ke kantornya dan menjelaskan bagaimana masyarakat di sekitar kita dilemahkan. Beliau berkata, setiap seorang anak tidak lulus sekolah, satu sel penjara dibangun (untuk melemahkan masyarakat). Suatu hari, beliau menggerakkan seluruh siswa untuk berdiri, di saat yang bersamaan, dan berkata masing-masing dari kami dipedulikan (oleh Lopez dan seluruh staf pengajar MHBA).” Continue reading “Nadia Lopez, Pendekatan Revolusioner Pendidikan, dan Apa yang Terjadi di Indonesia”

Bunker Wakil Rakyat

Bunker Wakil Rakyat

Dipublikasikan di Kolom Detik pada 28 Februari 2018.

Jakarta – Revisi Undang-undang Nomor 17 Tahun 2014 tentang MPR, DPR, DPD, dan DPRD (UU MD3) memang mengejutkan. Presiden Joko Widodo (Jokowi), yang tinggal menandatangani pengesahan, terkejut. Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia (Menkumham) Yasonna Laoly, yang berpartisipasi dalam pembahasan, terkejut. Ketua DPR Bambang Soesatyo pun ikut terkejut.

Mulanya, revisi hanya ditujukan untuk menambah kursi pimpinan DPR dan MPR, khususnya bagi partai pemenang Pemilu 2014, Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDI-P), yang tidak mendapatkan jatah akibat perubahan mekanisme pemilihan pimpinan DPR dari secara otomatis ditempati partai dengan kursi terbanyak menjadi pemilihan (Pasal 84 UU MD3, Putusan MK Nomor 73/PUU-XII/2014). Namun, materi pembahasan meluas hingga menimbulkan polemik. DPR ingin menahbiskan diri sebagai lembaga superpower. Continue reading “Bunker Wakil Rakyat”

Cita Cetek Capres

Image result for debat capres
Debat Perdana Capres dan Cawapres 2019. Sumber: medan.tribunnews.com

Debat perdana Pilpres 2019 mempertontonkan ukuran seberapa tinggi cita-cita para capres dan cawapres dalam membenahi persoalan hukum, hak asasi manusia (HAM), korupsi, dan terorisme. Banyak hal yang sebenarnya tidak tersampaikan ataupun tergali secara mendalam pada perdebatan lalu. Pembicaraan yang berlalu lalang di publik pun sayangnya belum menyinggung masalah substansi, lebih sering berkutik pada “pesona” masing-masing kandidat di podium. Dalam tulisan ini, penulis akan menelaah gagasan kedua pasangan calon, khususnya tentang hukum dan HAM agar mafhum Negara ini kelak mau dibawa ke mana. Continue reading “Cita Cetek Capres”