Tag: Demokrasi

Menentang Periode Ketiga untuk Jokowi

Menentang Periode Ketiga

Dipublikasikan di Kolom Detik pada 09 Desember 2019.

Dalam kurun waktu yang cenderung singkat, praktik ketatanegaraan nasional terus-menerus dirundung diskursus yang kontraproduktif dengan penegakan nilai-nilai konstitusionalisme. Pertama, wacana menghidupkan kembali Garis-Garis Besar Haluan Negara (GBHN) oleh MPR. Kedua, wacana pemilihan presiden dan wakil presiden dilakukan secara tidak langsung. Kini, ketiga, wacana penambahan masa jabatan presiden dan wakil presiden menjadi tiga periode.

Menggemanya wacana ketiga semakin menambah keganjilan cara berpikir elite politik negeri ini. Ketiga wacana yang ditawarkan pada pokoknya bersandar pada satu konsepsi yang sama, yaitu nihilnya paradigma filosofis tentang pembatasan kekuasaan negara. Munculnya ide-ide ini semakin memperlihatkan isi kepala elite politik: betapa putus asanya segelintir kelompok tersebut untuk memperkokoh istana kekuasaan tempatnya bernaung hingga mencari-cari cara pragmatis dan terang-terangan hendak mengubur demokrasi konstitusional dengan cara-cara yang konstitusional, dalam hal ini melalui perubahan pasal-pasal dalam UUD 1945.
Continue reading “Menentang Periode Ketiga untuk Jokowi”

Kunci Penyelamat Daulat Rakyat

WhatsApp Image 2019-04-10 at 11.00.00 AM

Dipublikasikan di Kolom Detik pada 08 April 2019.

Jakarta – Mahkamah Konstitusi (MK) sekali lagi menyelamatkan hak pilih warga negara melalui Putusan MK Nomor 20/PUU-XVII/2019 yang mengujikan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (UU Pemilu) terhadap Undang-Undang Dasar Tahun 1945 (UUD 1945). Dalam pengujian yang diajukan oleh Perkumpulan untuk Pemilu dan Demokrasi (Perludem) dan aktivis pemilu lainnya, MK mengukuhkan bahwa hak pilih warga tidak dapat diganggu gugat dan dikesampingkan oleh persoalan teknis semata.

Hal demikian pernah ditegaskan MK sepuluh tahun lalu dalam raison d’être Putusan Nomor 102/PUU-VII/2009 yang pada pokoknya menerangkan, prosedur administratif tidak boleh menegasikan hal-hal yang bersifat substansial, yaitu right to vote dalam pemilu.

Setidaknya, terdapat tiga isu administratif yang berpotensi menyebabkan hilangnya hak pilih warga negara dalam putusan MK terbaru ini, yaitu syarat kepemilikan KTP-el untuk menggunakan hak pilih bagi warga negara yang belum terdaftar dalam Daftar Pemilih Tetap (DPT), penggunaan hak memilih anggota lembaga perwakilan bagi pemilih yang pindah memilih, dan pembatasan jangka waktu pendaftaran pindah memilih ke dalam Daftar Pemilih Tambahan (DPTb).

Continue reading “Kunci Penyelamat Daulat Rakyat”

Citra Tirani di Balik Perppu Ormas

 

Image result for perppu ormas
Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan Wiranto memberikan penjelasan saat konferensi pers tentang Perppu Ormas. Sumber foto: https://nasional.kompas.com/read/2017/07/13/07414181/kontroversi-isi-perppu-ormas-bukti-keberanian-atau-jalan-pintas-?page=all

Dipublikasikan oleh Dialektika Sofia pada 23 Juli 2017.

Demokrasi Indonesia kembali terganggu. Alih-alih move on dari orde baru, Pemerintah malah mempersenjatai dirinya dengan mengeluarkan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 2 Tahun 2017 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 17 Tahun 2013 tentang Organisasi Kemasyarakatan yang memiliki dampak langsung terhadap kebebasan berserikat, berkumpul, dan berpendapat. Selain secara langsung ingin membatasi gerak salah satu ormas fundamentalis, Perppu ini ditujukan supaya presiden bisa “dihormati” dan “disegani” seperti di Korea Utara (?).

Melihat banyak arus yang mendukung Perppu, sepertinya banyak yang rindu dengan orde baru? Tulisan ini akan menguraikan mengapa perlu memalingkan muka untuk melupakan masa kelam tersebut. Ada banyak hal yang perlu dikritisi dan menjadi catatan penting dalam Perppu ini dan penulis merangkumnya ke dalam tiga poin, di antaranya, pertama, pemberangusan kebebasan berserikat, berkumpul, dan berpendapat yang katanya demi Pancasila. Kedua, penerapan sanksi yang sangat sederhana hingga menghapuskan proses peradilan atas dasar asas contrarius actus. Ketiga, sanksi pidana bagi penoda agama dan pengkritik Pemerintah. Continue reading “Citra Tirani di Balik Perppu Ormas”

Bunker Wakil Rakyat

Bunker Wakil Rakyat

Dipublikasikan di Kolom Detik pada 28 Februari 2018.

Jakarta – Revisi Undang-undang Nomor 17 Tahun 2014 tentang MPR, DPR, DPD, dan DPRD (UU MD3) memang mengejutkan. Presiden Joko Widodo (Jokowi), yang tinggal menandatangani pengesahan, terkejut. Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia (Menkumham) Yasonna Laoly, yang berpartisipasi dalam pembahasan, terkejut. Ketua DPR Bambang Soesatyo pun ikut terkejut.

Mulanya, revisi hanya ditujukan untuk menambah kursi pimpinan DPR dan MPR, khususnya bagi partai pemenang Pemilu 2014, Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDI-P), yang tidak mendapatkan jatah akibat perubahan mekanisme pemilihan pimpinan DPR dari secara otomatis ditempati partai dengan kursi terbanyak menjadi pemilihan (Pasal 84 UU MD3, Putusan MK Nomor 73/PUU-XII/2014). Namun, materi pembahasan meluas hingga menimbulkan polemik. DPR ingin menahbiskan diri sebagai lembaga superpower. Continue reading “Bunker Wakil Rakyat”