Tag: Hak Asasi Manusia

Class Action dan Citizen Law Suit di Indonesia

Class Action
Sumber Gambar: https://ciliwungmerdeka.org/sidang-gugatan-class-action-v-tanggapan-penggugat-terhadap-jawaban-tergugat/

Asas utama dalam pengajuan gugatan dalam hukum acara perdata ialah asas point d’interest point d’action yang artinya, barangsiapa mempunyai kepentingan, dapat mengajukan tuntutan hak atau gugatan.[1] Dalam perkembangannya, apabila merujuk kepada asas ini, gugatan yang diajukan ke pengadilan tidak hanya berkenaan dengan kepentingan perorangan saja, melainkan pula kepentingan yang bersifat kolektif atau kepentingan publik. Kelompok-kelompok masyarakat tertentu dapat saja merasakan kerugian dan pelanggaran-pelanggaran hak yang sama dari suatu perbuatan melawan hukum yang dilakukan oleh subyek yang sama. Untuk menyelesaikan persoalan tersebut, upaya hukum yang dapat ditempuh ialah gugatan model class action dan citizen law suit.

Meskipun kedua upaya hukum tersebut berfokus pada penggugat dengan jumlah banyak dan bertujuan untuk memulihkan kepentingan umum, terdapat perbedaan mendasar di antara keduanya. Di bawah ini, penulis menjelaskan secara sederhana tentang kedua upaya hukum tersebut.

Continue reading “Class Action dan Citizen Law Suit di Indonesia”

Penolakan Kriminalisasi Hubungan Ekstramarital dan LGBT: Kemenangan Bagi Hakikat Mahkamah Konstitusi

dfdf

B901D0BB-6E91-44B7-8534-6819D405F54D_cx0_cy2_cw0_w1023_r1_s
Aktivis menuntut persamaan hak bagi LGBT di Jakarta. Sumber foto: https://www.voaindonesia.com/a/mahkamah-konstitusi-sidangkan-kasus-kriminalisasi-hubungan-seks-gay/3448511.html

Dipublikasikan di hukumpedia pada 18 Desember 2017.

Pasca disahkannya Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 46/PUU-XIV/2016, MK disebut-sebut telah mendukung kumpul kebo dan LGBT. Banyak pihak menuding, keengganan the guardian of the constitution ini dalam memperluas delik zina dan hubungan sesama jenis telah melegalkan perzinahan dan kemaksiatan yang mengancam moral bangsa. Bahkan, beberapa kelompok menganggap putusan ini sebagai alasan di balik azab Tuhan melalui gempa di Sukabumi dan Tasikmalaya yang terasa hampir satu Pulau Jawa (Tempo.co, https://nasional.tempo.co/read/1042712/bmkg-pusat-gempa-bumi-sukabumi-berbeda-dari-tasikmalaya). Meskipun begitu, pernyataan tersebut dapat ditepis dengan mudah, apabila betul-betul mengkaji pokok perkara dan pertimbangan hukum MK. Continue reading “Penolakan Kriminalisasi Hubungan Ekstramarital dan LGBT: Kemenangan Bagi Hakikat Mahkamah Konstitusi”

Citra Tirani di Balik Perppu Ormas

 

Image result for perppu ormas
Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan Wiranto memberikan penjelasan saat konferensi pers tentang Perppu Ormas. Sumber foto: https://nasional.kompas.com/read/2017/07/13/07414181/kontroversi-isi-perppu-ormas-bukti-keberanian-atau-jalan-pintas-?page=all

Dipublikasikan oleh Dialektika Sofia pada 23 Juli 2017.

Demokrasi Indonesia kembali terganggu. Alih-alih move on dari orde baru, Pemerintah malah mempersenjatai dirinya dengan mengeluarkan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 2 Tahun 2017 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 17 Tahun 2013 tentang Organisasi Kemasyarakatan yang memiliki dampak langsung terhadap kebebasan berserikat, berkumpul, dan berpendapat. Selain secara langsung ingin membatasi gerak salah satu ormas fundamentalis, Perppu ini ditujukan supaya presiden bisa “dihormati” dan “disegani” seperti di Korea Utara (?).

Melihat banyak arus yang mendukung Perppu, sepertinya banyak yang rindu dengan orde baru? Tulisan ini akan menguraikan mengapa perlu memalingkan muka untuk melupakan masa kelam tersebut. Ada banyak hal yang perlu dikritisi dan menjadi catatan penting dalam Perppu ini dan penulis merangkumnya ke dalam tiga poin, di antaranya, pertama, pemberangusan kebebasan berserikat, berkumpul, dan berpendapat yang katanya demi Pancasila. Kedua, penerapan sanksi yang sangat sederhana hingga menghapuskan proses peradilan atas dasar asas contrarius actus. Ketiga, sanksi pidana bagi penoda agama dan pengkritik Pemerintah. Continue reading “Citra Tirani di Balik Perppu Ormas”

Cita Cetek Capres

Image result for debat capres
Debat Perdana Capres dan Cawapres 2019. Sumber: medan.tribunnews.com

Debat perdana Pilpres 2019 mempertontonkan ukuran seberapa tinggi cita-cita para capres dan cawapres dalam membenahi persoalan hukum, hak asasi manusia (HAM), korupsi, dan terorisme. Banyak hal yang sebenarnya tidak tersampaikan ataupun tergali secara mendalam pada perdebatan lalu. Pembicaraan yang berlalu lalang di publik pun sayangnya belum menyinggung masalah substansi, lebih sering berkutik pada “pesona” masing-masing kandidat di podium. Dalam tulisan ini, penulis akan menelaah gagasan kedua pasangan calon, khususnya tentang hukum dan HAM agar mafhum Negara ini kelak mau dibawa ke mana. Continue reading “Cita Cetek Capres”