Tag: Pemilu

Pemilu Curang?

NGOCEH (Ngobrol Cerdas Hukum)

Y&V Legal Education Center

Dipublikasikan pada 14 Juni 2019

Dalam kacamata Pasangan Calon Presiden dan Wakil Presiden Nomor Urut 02 Prabowo Subianto & Sandiaga Uno, penyelenggaraan pemilu diklaim penuh dengan kecurangan yang bersifat terstruktur, sistematis, dan masif. Untuk membuktikan adanya pelanggaran serius tersebut, upaya-upaya konstitusional telah dijalankan oleh pasangan calon nomor urut 2, seperti mengajukan laporan pelanggaran administratif pemilu ke Bawaslu RI dan mengajukan permohonan sengketa perselisihan hasil pemilu ke Mahkamah Konstitusi.

Dengan menilik proses hukum di Bawaslu RI dan Mahkamah Konstitusi, benarkah pemilu tidak berjalan dengan jujur dan adil? Yuk, simak Ocehan narasumber kami, Violla Reininda, soal dalil-dalil kecurangan pemilu. Violla adalah junior associate pada Refly Harun & Partners dan Peneliti di Pusat Studi Ketatanegaraan Universitas Tarumanagara.

Selamat menyaksikan! Jangan lupa like, comment, subscribe, dan share!

Menakar Kecurangan Pemilu

Dipublikasikan di Kolom Detik pada 29 Mei 2019.

Detik

Jakarta – Dalil-dalil kecurangan pemilu yang dilayangkan oleh Pasangan Calon Presiden dan Wakil Presiden Nomor Urut 02 Prabowo Subianto – Sandiaga Uno akhirnya mendarat di landasan konstitusional. Di hari terakhir pendaftaran perkara, melalui tim hukumnya, permohonan perselisihan hasil pemilu (PHPU) diajukan ke Mahkamah Konstitusi (MK).

Sebelumnya, upaya konstitusional telah ditempuh dengan mengajukan laporan dugaan pelanggaran administratif pemilu ke Badan Pengawas Pemilu RI (Bawaslu). Terdapat empat laporan yang diajukan. Dua laporan diajukan oleh Sufmi Dasco Ahmad dengan nomor perkara 07/LP/PP/ADM/RI/00.00/V/2019 dan 08/LP/PP/ADM/RI/00.00/V/2019 yang diputus 14 Mei 2019. Kedua laporan ditujukan kepada Komisi Pemilihan Umum (KPU) atas persoalan pengelolaan SITUNG dan legalitas lembaga quick count.

Satu perkara diajukan oleh Djoko Santoso dan Hanafi Rais yang teregistrasi dengan nomor 01/LP/PP/ADM.TSM/RI/00.00/V/2019, sedangkan perkara lainnya diajukan oleh Dian Islamiati dengan nomor 02/LP/PP/ADM.TSM/RI/00.00/V/2019. Keduanya mempersoalkan dugaan kecurangan dari Pasangan Calon Presiden dan Wakil Presiden Nomor Urut 01 Joko Widodo – Maruf Amin yang bersifat terstruktur, sistematis, dan masif (TSM). Kedua laporan telah diputus pada 20 Mei 2019.

Continue reading “Menakar Kecurangan Pemilu”

Menapaki Jalan Legal-Konstitusional

Dipublikasikan di Pikiran Rakyat pada 8 Mei 2019.

WhatsApp Image 2019-05-20 at 11.30.41 AM

IGNORANTIA iuris nocet. Ketidaktahuan akan hukum, mencelakakan. Adagium ini berarti tidak mengetahui, tidak memahami, atau bersifat tak acuh kepada hukum dapat mengantarkan individu pada petaka. Remedinya sederhana, yaitu edukasi diri dengan hukum, kemudian menerapkannya.

Hal yang sulit ialah apabila aturan hukum sudah ada dan proporsional, yang bersangkutan mengetahui hukumnya, tetapi enggan melaksanakannya atas dasar alasan-alasan yang irasional. Celakanya, penolakan atas hukum tersebut dibarengi dengan pembentukan narasi-narasi yang menyesatkan, yang disadari atau tidak, kontraproduktif bagi demokrasi konstitusional.  Hal ini tergambarkan dalam upaya delegitimasi pelaksanaan dan hasil pemilu oleh Ijtima Ulama 3 di Sentul, Bogor yang mendorong Bawaslu dan KPU untuk mendiskualifikasi pasangan calon presiden dan wakil presiden nomor urut 01, Joko Widodo dan Ma’ruf Amin.

Sebelum ijtima ulama tersebut pun, suara-suara sumbang soal penyelenggaraan pemilu sudah terdengar, seperti pembentukan opini adanya kecurangan terstruktur, sistematis, dan masif (TSM) oleh salah satu pasangan calon. Namun, “TSM” yang diklaim hanya terucap dalam pidato-pidato berapi-api saja. Hingga saat ini, pihak-pihak tersebut tidak juga menyalurkan keluhannya dalam kerangka hukum pemilu. Continue reading “Menapaki Jalan Legal-Konstitusional”

Kunci Penyelamat Daulat Rakyat

WhatsApp Image 2019-04-10 at 11.00.00 AM

Dipublikasikan di Kolom Detik pada 08 April 2019.

Jakarta – Mahkamah Konstitusi (MK) sekali lagi menyelamatkan hak pilih warga negara melalui Putusan MK Nomor 20/PUU-XVII/2019 yang mengujikan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (UU Pemilu) terhadap Undang-Undang Dasar Tahun 1945 (UUD 1945). Dalam pengujian yang diajukan oleh Perkumpulan untuk Pemilu dan Demokrasi (Perludem) dan aktivis pemilu lainnya, MK mengukuhkan bahwa hak pilih warga tidak dapat diganggu gugat dan dikesampingkan oleh persoalan teknis semata.

Hal demikian pernah ditegaskan MK sepuluh tahun lalu dalam raison d’être Putusan Nomor 102/PUU-VII/2009 yang pada pokoknya menerangkan, prosedur administratif tidak boleh menegasikan hal-hal yang bersifat substansial, yaitu right to vote dalam pemilu.

Setidaknya, terdapat tiga isu administratif yang berpotensi menyebabkan hilangnya hak pilih warga negara dalam putusan MK terbaru ini, yaitu syarat kepemilikan KTP-el untuk menggunakan hak pilih bagi warga negara yang belum terdaftar dalam Daftar Pemilih Tetap (DPT), penggunaan hak memilih anggota lembaga perwakilan bagi pemilih yang pindah memilih, dan pembatasan jangka waktu pendaftaran pindah memilih ke dalam Daftar Pemilih Tambahan (DPTb).

Continue reading “Kunci Penyelamat Daulat Rakyat”

Ketika Bawaslu dan KPU Tak Satu Perahu

Bawaslu dan KPU

Dipublikasikan di Kolom Detik pada 04 September 2018.

Jakarta – Putusan pengawas penyelenggara pemilu Toraja Utara, Aceh, dan Sulawesi Utara tengah menuai polemik. Pasalnya, putusan tersebut dinilai bertentangan dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pencalonan Anggota DPR, DPD, DPRD Provinsi, dan DPRD Kabupaten/Kota (PKPU No. 20/2018) yang berkenaan dengan pelarangan eks narapidana korupsi menjadi calon anggota legislatif (caleg).

Putusan tersebut merupakan jawaban atas gugatan yang diajukan oleh bakal caleg DPD dari Sulawesi Utara Syahrial Damapolii, bakal caleg DPD dari Aceh Abdullah Puteh, dan bakal caleg DPRD Toraja Utara Joni Kornelius Tondok yang dinyatakan Tidak Memenuhi Syarat (TMS) karena merupakan mantan napi korupsi. Putusan ini membatalkan keputusan KPU daerah, sehingga kepesertaan ketiganya dianggap Memenuhi Syarat (MS).

Banyak pihak yang mendorong Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) RI untuk meninjau putusan Bawaslu daerah tersebut, sebab diasumsikan tidak sejalan dengan semangat pemberantasan korupsi. Namun demikian, keberanian Bawaslu daerah untuk menginvalidasi keputusan KPU patut diapresiasi, sebab merupakan koreksi atas ketentuan PKPU yang telah mencoreng logika hukum dan bersifat sewenang-wenang. Continue reading “Ketika Bawaslu dan KPU Tak Satu Perahu”